• Kontak Kami (0561) 711585
  • Fax (0561) 711585

PARIPURNA PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN TERHADAP RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) PERUBAHAN APBD PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan Gubernur Kalimantan Barat terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2020 di ruang Balairungsari DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada hari Kamis (6/8/2020).

Sebagaimana di atur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyusunan Perubahan APBD dilakukan dengan terlebih dahulu menyusun Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang kemudian disepakati bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD. 

Gubernur Kalimantan Barat, H.Sutarmidji,SH,M.hum menyampaikan dalam pidatonya, dengan merebaknya wabah Corona Virus Desease (COVID-19) di Indonesia berdampak terhadap pengangguran dengan diberlakukannya larangan aktivitas di luar rumah, termasuk Kalimantan Barat. Pengaruh akibat Covid-19 terhadap perekonomian Kalimantan Barat salah satunya pada aktivitas ekonomi tingkat menengah yang nyaris tidak dapat beroperasional seperti Warung Kopi, Rumah Makan, perdagangan besar sampai dengan eceran serta aktivitas jasa lainnya yang berakibat terhadap penurunan penerimaan Daerah, demikian juga dampak yang sangat terasa pada Usaha Kecil Menengah ke bawah, hingga hilangnya mata pencaharian.

Pelaksanaan Kebijakan adaptasi kebiasaan baru yang mulai diterapkan masih belum maksimal dalam mengembalikan kondisi perekonomian Kalimantan Barat. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan mendasar perubahan kondisi makro ekonomi daerah.