• Kontak Kami (0561) 711585
  • Fax (0561) 711585

Gambaran Umum Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar

Tuntutan adanya Lembaga Perwakilan Rakyat (Parlemen) dalam suatu pemerintahan sudah mulai sejak awal Abad ke-18 di beberapa kawasan Eropa, seperti Skandinavia, Belanda, Swiss, dan Inggris. Masyarakat pada waktu itu berpendapat bahwa guna menyalurkan aspirasi atau partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, maka perlu dibentuk majelis lokal.

Gagasan tersebut diawali dari kasus pajak yang secara berangsur-angsur berkembang menjadi tuntutan hukum. Mereka menyatakan bahwa karena luas wilayahnya, persetujuan itu memerlukan perwakilan dalam Badan atau Parlemen (yang bertugas menaikkan pajak dan membuat peraturan perundang-undangan).

Bagi mereka, Parlemen dibentuk untuk merealisasikan gagasan normatif, yaitu pemerintahan harus dijalankan dengan kehendak rakyat (will of people). Otoritas suatu pemerintahan akan tergantung pada kemampuannya untuk mentransformasikan kehendak rakyat sebagai nilai tertinggi di atas kehendak negara (will of state). Sistem pemerintahan inilah yang cocok untuk diterapkan di Indonesia.

Hal ini mengingat negara kita yang heterogen dengan keragaman suku, agama, ras, etnis, dan budaya, berpotensi untuk terjadinya konflik maupun perbedaan pendapat. Keadaan ini merupakan suatu “conditio sine qua non”, sehingga aspirasi yang beragam hanya dapat ditampung ke dalam suatu lembaga perwakilan politik agar mekanismenya berjalan dengan tertib dan teratur.

Selanjutnya penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dasarnya merupakan amanat dari UUD 1945, dimana Pemerintah Daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan. Semua itu diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam kedudukannya masing-masing sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, posisi DPRD Provinsi tidak saling berhadap-hadapan dengan Gubernur, melainkan berada pada posisi yang berdampingan sesuai dengan tugas dan wewenang serta kewajiban masing-masing (check and balance).

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD. Namun, dalam pelaksanaannya kedua institusi tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Kepala Daerah dan Perangkatnya melaksanakan kebijakan daerah, sedangkan DPRD melaksanakan fungsi legislasi, budget/anggaran serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah.