Fokus Dorong Aktivitas Birokrasi yang Berdampak untuk Manfaat yang Lebih Besar bagi Masyarakat

Sejumlah Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat menghadiri Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kalbar 2025-2045 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2025, pada hari Selasa 23 April 2024 di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalimantan Barat.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Abdullah Azwar Anas, S.Pd., S.S., M.Si., hadir memberikan sambutan dalam kegiatan ini.

Dalam sambutannya Ia menekankan perlunya fokus mendorong birokrasi yang berdampak agar aktivitas birokrasi di masa depan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Kemudian ia juga mengharapkan agar Pemerintah Provinsi segera menginteroperabilitaskan aplikasi-aplikasi yang ada sehingga rakyat mudah mengakses ke server data yang diperlukan.

Penjabat (Pj.) Gubernur Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes., menyatakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) telah merumuskan sasaran visi hingga tahun 2045 berdasarkan “Kalimantan Barat Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”.
Pada tahun tersebut Kalbar diharapkan mengalami peningkatan pendapatan per kapita setara negara maju, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, peningkatan daya saing melalui kepemimpian daerah kuat.

Sementara dari sisi peningkatan sumber daya manusia, Provinsi Kalimantan Barat mengusulkan 1.579 formasi aparatur sipil negara (ASN) untuk pengadaan tahun 2024. Keseluruhan usulan terebut telah disetujui, yang terdiri dari 60 calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan 1.519 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Sejumlah Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang hadir yaitu Arif Joni Prasetyo, S.T., M.T., lalu H. Ishak Ali Almuthahar, S.Sos., M.Si., Niken Tia Tantina, S.Hut., dan Drs. H. Affandie AR. Turut hadir di kesempatan yang sama yaitu Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Suprianus Herman, S.H., M.Pd.